Info Lowongan Kerja

Bagi anda yang ingin mencari informasi lowongan pekerjaan, silahkan buka link-link berikut ini :

1. http://www.poskerja.com/
2. http://id.jobsdb.com

Read More

Berlaku mulai tgl 10 Juli 2014, Nikah di KUA Bebas Biaya Alias GRATIS

ANTARA FOTO/Regina Safri

Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dan mengesahkan draf Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) nomor 47 tahun 2004 menjadi PP nomor 48 tahun 2014. Selanjutnya, Sekretaris Negara (Sesneg) akan melakukan proses pendistribusian PP Tarif Nikah tersebut sehingga bisa diimplementasikan di masyarakat se-Indonesia pada Senin (7/7). 

"Saat ini, posisinya tengah didistribusikan oleh Sekretaris Negara, Pak Suryadi, Senin Insya Allah akan didistribusikan," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI M. Jasin kepada Republika pada Sabtu sore (5/7).

Adapun petunjuk pelaksanaan (Juklak) RPP yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pelaksanaan PP no 48 tahun 2014 telah siap  ditandatangani Menteri Keuangan dan rencananya akan didistribusikan untul diimplementasikan pada Senin (7/7).  

PP nomor 48 tahun 2014 adalah perubahan atas PP nomor 47 tahun 2004. PP berisi tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu revisi yang saat ini masih menanti untuk disahkan Presiden adalah tentang pengaturan tarif nikah agar tidak ada lagi kasus gratifikasi di kalangan penghulu.

Di dalam PP juga diatur tentang dua kelompok tarif nikah, yakni nol rupiah bagi pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan tarif Rp 600 ribu bagi pencatatan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu.

Atas ditandatanganinya RPP, M. Jasin selaku ketua pemantau dengan disahkannya RPP mengaku bersyukur karena setelah dinanti lebih dari sepekan, akhirnya RPP disahkan juga Presiden SBY. Di bulan Ramadhan ini, lanjut dia, ini merupakan berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, RPP tarif nikah yang diundangkan pada 27 Juni 2014 ini telah melalui pembahasan dan rapat harmonisasi instansi terkait dan memakan waktu cukup panjang yakni sekitar enam bulan. "Prosedurnya memang seperti itu, itu pun Pak Dipo Alam telah membantu telepon ke beberapa menteri untuk segera paraf agar segera PP dapat ditanda tangani oleh bapak Presiden," ujar Jasin.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Silahkan download Surat Edaran

Read More

Wirausaha

Read More

Jokowi - JK Presiden & Wakil Presiden Terpilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara.

KPU menyatakan jumlah suara sah sebanyak 132.896.438 suara.Pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 46,85% atau 62.262.844 suara, yang membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo.

Penetapan dilakukan setelah KPU merampungkan proses penghitungan seluruh provinsi, Selasa (22/07).

Menjelang pengumuman hasil pilpres, kubu Jokowi mendeklarasikan kemenangan, seperti disampaikan Megawati Sukarnoputri, ketua umum PDI Perjuangan, partai yang mendukung pencapresan Jokowi.

"Saya ingin menyatakan bahwa kami, partai yang mencalonkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menang," kata Megawati.

Ditolak Prabowo

Beberapa jam sebelumnya, Prabowo menyebut proses pilpres ini tidak demokratis dan ia menyatakan mundur.

Mantan komandan jenderal Kopassus dan panglima Kostrad ini menduga kecurangan yang masif dan terstruktur.

"Menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo di depan para pendukungnya di Jakarta.

Menanggapi langkah Prabowo, anggota KPU Hadar Gumay mengatakan hasil pemilu tetap sah secara hukum, walaupun ditolak oleh Prabowo.

"Tidak ada masalah. Saksi (kubu capres) tidak hadir, tidak mau menandatangani, atau mereka memprotes, itu tidak masalah. Itu cuma menjadi catatan. Tetapi yang kami putuskan itu merupakan keputusan formal, resmi dan legal," kata Hadar Gumay.

Sejumlah pengamat mengatakan Prabowo bisa melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika tidak puas dengan proses pilpres.

sumber : www.bbc.co.uk/

Read More

KKN UNS DATANG MENGABDI

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta hari ini memberangkatkan 2.167 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka akan menjalani KKN di 15 kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. 

Pemberangkatan dilepas oleh Rektor UNS Prof Dr. Ravik Karsidi, MS di Lapangan Rektorat UNS, Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/7/2014). Pada kesempatan itu, Ketua Unit Pengelola (UP) KKN Dr. Rahayu mengatakan, ke-2.167 mahasiswa peserta KKN UNS kali ini terdiri dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa sebanyak 73 orang, FISIP sebanyak 94 orang, Fakultas Hukum sebanyak 215 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 340 orang, Fakultas Pertanian sebanyak 87 orang, Fakultas MIPA sebanyak 21 orang, Fakultas Teknik sebanyak 169 orang, Fakultas Kedokteran sebanyak 211 orang dan FKIP sebanyak 957 orang.

"Mereka terdiri dari 743 mahasiswa laki-laki dan 1.424 mahasiswa perempuan dan melibatkan 131 dosen pembimbing lapangan," ungkap Rahayu.

Rahayu mengatakan ada lima belas kabupaten yang menjadi lokasi KKN di Jawa Tengah. Mereka adalah Kabupaten Boyolali (194 mahasiswa, 22 desa), Kabupaten Klaten (225 mahasiswa, 21 desa), Kabupaten Sukoharjo (223 mahasiswa, 26 desa), Kabupaten Karanganyar (248 mahasiswa, 27 desa),  Kota Solo (221 mahasiswa, 22 kelurahan), Kabupaten Wonogiri (163 mahasiswa, 21 desa), Kabupaten Sragen (189 mahasiswa, 22 desa), Kabupaten Demak (93 mahasiswa, 10 desa), Kabupaten Grobogan (96 mahasiswa, 12 desa), Kabupaten Pati (93 mahasiswa, 11 desa), Kabupaten Blora (95 mahasiswa, 10 desa). 

Di Jawa Timur, mahasiswa akan menjalani KKN di Kabupaten Ngawi (10 desa, 91 mahasiswa), Kabupaten Magetan (10 desa, 92 mahasiswa) dan Kabupaten Pacitan (13 desa, 103 mahasiswa). Sedangkan 35 mahasiswa lainnya akan menjalani KKN di tiga desa di Nusa Tenggara Timur. 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS Prof Dr. Dharsono mengatakan, ini adalah KKN perdana setelah selama 13 tahun lebih berhenti. "Sebelum dihidupkan kembali, selama dua tahun belakangan ini kami berupaya menyusun dan merancang program-program yang akan dilaksanakan termasuk program di lapangan," jelasnya.

Untuk pembiayaan, menurut Darsono, ada dua jalur yakni masing-masing biaya hidup dan kelengkapan KKN di lapangan yang dikelola oleh Koperasi Mahasiswa, dan biaya program yang berasal dari anggaran universitas seperti BUPTN. Anggaran tersebut didesain untuk digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, bersama-sama mahasiswa dan dosen serta masyarakat

Read More

Pasar Murah

Jelang Lebaran, Bagian Perekonomian Setda Grobogan mengadakan kegiatan pasar murah di Kecamatan Pulokulon yang pada tahun ini berlokasi di Desa Panunggalan dengan menjual Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dengan harga jauh di bawah rata-rata.

Rabu (16/7/2014) Kegiatan dibuka oleh Kabag Perekonomian Susanto, dan Camat Pulokulon Achmad  Basuki Mulyono, S.Sos M.M. Kabag Perekonomian Susanto beliau mengatakan pasar murah sebagai antsipasi lonjakan harga sembako yang terjadi hampir di setiap tahun tepatnya menjelang Lebaran. Sasaran pembelinya adalah masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Untuk enam komoditi yang dijual di antaranya, Pemkab mengucurkan subsidi Rp 361 juta. Selain itu, pasar murah bertujuan sebagai antsipasi lonjakan harga sembako yang terjadi hampir di setiap tahun tepatnya menjelang Lebaran. Sasaran pembelinya adalah masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Untuk enam komoditi yang dijual di antaranya, Pemkab mengucurkan subsidi Rp 361 juta. pelaksanaan pasar murah, pihaknya menyediakan 57 ton beras. Terbagi menjadi 11.400 paket dan masing-masing paket berisi 5 kg. Per paket dijual seharga Rp 25 ribu atau ada subsidi Rp 13.500/paketnya.

Untuk gula pasir disediakan 15,2 ton yang terbagi menjadi 15.200 paket berisi 1kg/paket. Per paket dijual seharga Rp 7.000 atau disubsidi Rp 3.850. Minyak goreng 15.200 liter dengan harga per liternya Rp 9.000 atau disubsidi Rp 4.150. Mi instan di sediakan 38.000 bungkus yang terbagi menjadi 7.600 paket. Per paket berisikan 5 bungkus dengan harga Rp 5.000 dan telah disubsidi Rp 3.625.

Untuk komoditi telor disediakan 5,7 ton yang terbagi menjadi 5.700 paket. Per paket berisi 1 kg dijual seharga Rp 19.000 atau telah disubsidi Rp 4.500. Untuk sirup disediakan 7.600 botol. Per botol dijual seharga Rp 10.000 atau telah disubsidi Rp 4.250.

Selain itu, di pasar murah juga dijual barang-barang nonsubsidi hasil binaan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Ditambah pakaian pantas pakai dari Dharma Wanita Kecamatan Pulokulon yang dijual Rp 1.000/potong. Selain itu juga dijajakan hasil produksi dari kelompok usaha “ISTANA INDUSTRI “Desa Panunggalan seperti ; kue-kue kering, tempe, tahu dan sayur mayur hasil pertanian Desa Panunggalan.

Read More

Pilpres 2014

Setelah periode kampanye yang tercatat paling membelah masyarakat Indonesia dalam sejarah, jutaan orang memilih presiden dalam kompetisi yang terlalu ketat untuk diperkirakan hasil akhirnya.

Negara demokrasi ketiga terbesar dunia ini terbelah atas dua pilihan yang sangat berbeda: Joko Widodo, seorang bekas pengusaha mebel yang terlahir dari keluarga miskin dan Prabowo Subianto, seorang bekas jenderal kaya raya yang punya hubungan dekat dengan bekas diktator Suharto.

Bersamaan dengan dibukanya tempat pemungutan suara pada Rabu (9/7) pagi bagi 7.910 pemilih Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon melaksanakan hak pilih.

Hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survey diperkirakan akan selesai hari ini, dan pasukan tambahan dari kepolisian dan TNI digelar untuk mengantisipasi jika kekerasan meletus. Jumlah pemilih diperkirakan akan tinggi menyusul kampanye yang menguras energi seluruh rakyat negeri.

Hasil Pemilu Desa Panunggalan bisa diunduh disini

Read More